Empat Syarat Kelanjutan Proyek Hambalang

KPK Tetapkan Empat Syarat Kelanjutan Proyek Hambalang

Jakarta,Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi memberi empat syarat agar pembangunan proyek Kompleks Olahraga di Hambalang bisa dilanjutkan. Persyaratan tersebut disampaikan ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkunjung ke KPK beberapa waktu lalu.

 

"Tim audit Hambalang dipimpin Deputi Kemenpora telah melapor ke KPK pada tanggal 28 Maret kemarin," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljonodi Kantor Presiden, Rabu (30/3).

 

Dalam pertemuan tersebut, tim audit disambut oleh dua Wakil Ketua KPK yakni Saut Situmorang dan Alexander Marwata beserta tiga Deputi tim KPK. Tim audit kemudian mendapatkan penjelasan bahwa KPK mendukung upaya penyelamatan aset negara di Hambalang.

Tak hanya itu, Basuki mengatakan KPK menjelaskan bahwa yang disita selama ini adalah dokumen proyek dan bukan proyeknya, untuk penanganan masalah hukum.

 

"KPK juga memberikan empat syarat jika ingin pembangunan Hambalang dilanjutkan," ujarnya. 

 Syarat tersebut, kata Basuki, adalah tim audit melibatkan para ahli di bidang masing-masing agar hasil penelitian atas kondisi tanah dan bangunan serta kajian keuangan komprehensif.

 

Selain itu, KPK menyampaikan dalam audit keuangan tersebut mereka akan turut mendampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lalu, KPK juga meminta agar tim audit untuk memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan serta evaluasi AMDAL dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Terakhir, tim audit harus mendapat rekomendasi aset bangunan gedung," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan pihaknya mendukung pemerintah untuk melanjutkan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.

 

"Kami terus mengikuti perkembangannya dan setuju dilanjutkan. Tidak masalah dilanjutkan," ujar Saut, Senin (23/3).

 

Saut mengklaim, dukungan terhadap pemerintah lantaran saat ini KPK telah mengalami kemajuan dalam berbagai sektor, di antaranya dalam hal anggaran, sumber daya, keahlian, hingga teknologi.

Seluruh hal tersebut, kata Saut, diharapkan mampu meningkatkan peran KPK mengawasi pelaksaan seluruh aktivitas proyek yang dikerjakan oleh pemerintah, termasuk proyek Hambalang yang sedianya akan digunakan untuk Asian Games 2018 mendatang.

 

"Yang jelas di dalam kasus Hambalang yang tidak kami punya di masa lalu adalah rasa anti korupsi. Nantinya perhitungan ini perlu dikaji secara hati-hati. Perlu hitungan yang profesional dan jauh dari perilaku koruptif," ujarnya. (gil)

Terimakasih sudah melihat artikel saya.